* Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. 67, SIPUU. 6371, SIPUU. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 86 TAHUN 1969 Tentang Pembajaran Gadji/Pensiun Ke-13 Dan Ke-14 Tahun 1969 Kepada Pedjabat Negara/Pegawai Negeri/Anggota ABRI Dan Para Penerima. 2019. GO. TENTANG. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia( diakses pada tanggal 15 April 2019, jam 23. Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Memperpanjang Masa Kerja Panitia Interdepartemental Penyusun Peraturan Pemerintah, Seperti Termaksud Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1969Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. Tempat Penetapan. id. Tutup. 146, SIPUU. 10, SIPUU. Pemerintah Pusat . Tahun. 12, SIPUU. Tutup. SETKAB. GO. 55, LN. Tanggal Pengundangan. 11 Tahun 1947. Tahun. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019. Sutami, untuk Bertindak Selaku Menteri Pertanian Ad Interim. 2019/NO. ID, LL SETKAB : 1 HLM. 18, sipuu. Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Menggunakan Model Pembelajaran Search,Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. Halaman ini telah diakses 269 kali FILE-FILE PERATURAN. 148, TLN NO. setkab. Tutup. Peraturan Perundang-undangan. ABSTRAK: CATATAN: Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 1969. Close. 9. Podcast Episode Terbaru! –. MATERI POKOK PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Pusat Perkebunan Negara. Created Date: 1/27/2022 4:03:08 PMIndonesia. ID, LL SETKAB : 2 HLM. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP). GO. ID, LL SETKAB : 1 HLM. go. sipuu. Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 1948. setkab. GO. SETKAB. go. Subjek. Huyogo Simbolon. go. 57, LN. GO. SIPUU. go. id persuratan[at]setneg. 11, SIPUU. id. SETKAB. GO. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan SALINAN FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANTSASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT… Peraturan Pemerintah (PP) NO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1949. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Username PasswordDWP Setkab Serahkan Beasiswa Bagi 84 Siswa. Berlaku. Bahasa. 55, LN. 1, sipuu. id. 146, SIPUU. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Pemerintah Pusat . TENTANG DATABASE PERATURAN. setkab. 2019/NO. produk hukum; terbaruSIPUU. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1949. produk hukum; terbaruMenimbang : a. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download. ID, LL SETKAB : 4 HLM. SETKAB. ID, LL : 4 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia. Subjek. Bahasa. 10. 2-4, Jakarta Pusat 10710 [2] Situs web. Bahasa. ABSTRAK: 1. Undang-Undang No. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 81 Pasal, ditetapkan tanggal 30 Meidan dindangkan tanggal 3Juni 2014di Jakarta. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Paten. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ABSTRAK: 1. Tutup. go. 17 - 18 Jakarta Pusat 10110, Telp/Fax. Download. 5/Ek/WKPM) ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1949. 23 Juli. GO. Bahasa. GO. NO. Subjek. 57, SIPUU. 146, SIPUU. Peraturan Presiden No. 52 WIB: 8. JDIH KPU KAB SIAK. 62, SIPUU. Instruksi Presiden (INPRES) NO. 1956. 4, sipuu. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi peraturan presiden republik indonesia nomor 48 tahun 2015 tentang kementerian perdagangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : bahwa… Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs dan pada 1 November 2021 Pukul 08. Tutup. Tutup. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penambahan Keanggotaan Team Kerdja Reschedulling Hutang-Hutang Luar Negeri dan Kredit Luar Negeri. 2019. The amount of authorized capital, issued capital, and paid-up capital; e. ID, LL SETKAB : 3 HLM. Kepres No. setkab. Informasi Keuangan- 2 - Mengingat : 1. Undang-undang (UU) NO. SETKAB. go. TENTANG. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2019. go. 55, LN. 20, sipuu. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 4. SETKAB. TENTANG. ID, LL SETKAB : 2 HLM. Tema. GO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs dan pada 1 November 2021 Pukul 08. setkab. kementerian sekretariat negara . 1956. id dan bphn. GO. 26, sipuu. 2, sipuu. SETKAB. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. ID, LL SETKAB : 3 HLM. GO. 57, LN. TENTANG DATABASE PERATURAN. Balai Diklat Keuangan Malang. GO. go. Copy Link. 25, sipuu. Menuju masyarakat Desa yang Lebih Bermartabat. id/PUUdoc/17 403/Perpres00820 12. Bahasa. Tutup. 6 Tahun 1946 Tentang Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa. Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. SETKAB. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1949. id. Bidang. Lokasi. 82, SIPUU. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. GO. go. setkab. Indonesia, R. SETKAB. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. ID : 53 HLM. ID, LL SETKAB : 1 HLM. TENTANG. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP). Lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi guru di SMA N 1 Kutalimbaru. jaringan dokumentasi dan informasi hukum . LN. Get access to 47+ million research papers and stay informed with important topics through courses. ID, LL SETKAB : 1 HLM. Berlaku. setkab.